Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI CURUP

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CURUP

JL. Basuki Rahmat, No 15 Curup. Telp (0732) 21481, 21209. Fax (0732) 21481

Email: pn_curup@yahoo.co.id

Komunikasi Data NasionalSistem Informasi KepegawaianWebsite Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaSIPP/CTS PN CurupWebsite Sistem Informasi Pengawasan


Logo Artikel

205 SOSIALISASI PEMBINAAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENGADILAN NEGERI CURUP

Sosialisasi Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Negeri Curup

Senin, (13/03/17), sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang utama kantor Pengadilan Negeri Curup telah berlangsung acara Sosialisasi Pembinaan Ketua Mahakamah Agung RI oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup. Dalam sosialiasi tersebut disampaikan bahwa Ketua Mahkamah Agung telah melantik 4 Hakim Agung baru yaitu Dr. Gazalba Saleh, SH. MH. Mengisi Kamar Pidana, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, SH. MH mengisi Kamar Perdata,  Dr. Yasardin, SH. M.Hum mengisi Kamar Agama, Dr. Yodi Martono Wahyunadi, SH. MH. Mengisi Kamar Tata Usaha Negara, Kol. CKH. Hidayat Manao, SH. MH. Mengisi Kamar Militer. Dengan dilantiknya 5 orang Hakim Agung Baru tersebut, maka jumlah Hakim Agung yang semula berjumlah 44 orang Hakim Agung menjadi 49 orang Hakim Agung. Bertambahnya Hakim Agung baru tersebut diharapkan mampu mempercepat tingkat penyelesaian perkara, baik memutus maupun minutasi perkara. Setelah acara pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan pembinaan yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 dan melaksanakan dan mentaatinya. Pembinaan tersebut merupakan konsekuensi adanya 4 (empat) kebijakan Mahkamah Agung diatas. Diawali dengan suasana kebatinan yang mendasari pengawasan dan Dengan dilantiknya 5 orang Hakim Agung Baru tersebut, maka jumlah Hakim Agung yang semula berjumlah 44 orang Hakim Agung menjadi 49 orang Hakim Agung. Bertambahnya Hakim Agung baru tersebut diharapkan mampu mempercepat tingkat penyelesaian perkara, baik memutus maupun minutasi perkara.


Setelah acara pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan pembinaan yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 dan melaksanakan dan mentaatinya. Pembinaan ini merupakan konsekuensi adanya 4 (empat) kebijakan Mahkamah Agung diatas. Diawali dengan suasana kebatinan yang mendasari pengawasan dan pembinaan, yaitu beberapa kejadian Operasi Tangkap Tangan yang mencederai dan menjatuhkan citra dan wibawa Mahkamah Agung.


Beberapa prestasi Mahkamah Agung tahun 2017 antara lain :

Menerima Piagam Perhargaan dari pemerintah berupa predikat Wajar Tanpa Pengecualian 5 tahun berturut turut ;
- Juara I Simak BMN 2017 mengungguli Kementerian Keuangan dan BPK ;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana mendapat apresiasi luar biasa dari kalangan dunia usaha;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Ekonomi Syari’ah memperoleh apresiasi di negara negara Timur Tengah dan Australia;
- Beban perkara Mahkamah Agung per januari 2017 sampai dengan Oktober 2017 sejumlah 15.946 perkara. Mahkamah Agung memutus 13.159 perkara. Rasio produktivitas memutus 82,52 %. Sedangkan Indikator Kinerja Utama yang dicanangkan adalah 70 %.

Prestasi tersebut seolah menjadi hilang seketika, ketika ada aparatur Mahkamah Agung yang tertangkap tangan melakukan penyimpangan perilaku atau kejahatan.
Dalam Pembinaan dan Pengawasan , Ketua Mahkamah Agung menyampaikan amanat penting sebagai berikut :
- Memerintahkan Badan Pengawasan untuk menindaklanjuti dan mengusut secara tuntas informasi adanya dugaan PUNGLI dan SUAP dari manapun sumbernya termasuk dari media.
- Memerintahkan sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung RI, yaitu :

  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya ;
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya ;
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Wistleblowing System ) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ; dan
  • Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

- Memerintahkan semua pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Ketua & Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 Lingkungan Peradilan agar tetap menghormati prinsip independensi Hakim.
- Pada waktu Pimpinan Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan pengawasan ke Daerah adalah menggunakan anggaran / DIPA Mahkamah Agung yang telah tersedia dan tidak membebani siapapun.
- Mahkamah Agung akan menjatuhkan saksi kepada Pimpinan / Ketua & Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Ketua & Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 Lingkungan Peradilan yang terbukti melakukan mobilisasi anggaran untuk kegiatan Mahkamah Agung.
- Memerintahkan kepada semua Ketua & Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk menerapkan peraturan disiplin secara ketat untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diharapkan, karena terjadinya berbagai penyimpangan perilaku dan kejahatan pasti diawali dari pelanggaran disiplin.
- Memerintahkan kepada semua Ketua & Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan inspeksi mendadak / mystery shopper kepada aparatur dibawahnya.
- Pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung tidak akan mempengaruhi atau mengintervensi Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjalankan eksekusi, karena eksekusi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- Menghimbau agar Hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk hati hati berinteraksi di media social atau dunia maya yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun institusi.

FB IMG 1510634959515  P 20171113 092913 
   
 P 20171113 093018  P 20171113 093057
   

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas